PORTAL — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Agus Fatoni, melontarkan kritik pedas terhadap fenomena pejabat yang mengincar jabatan namun enggan mengambil keputusan berisiko.
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam acara pembekalan penguatan tata kelola keuangan daerah di Kota Parepare, yang dihadiri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan seluruh kepala OPD.
“Kalau tidak paham aturan dan tidak mau mengambil risiko, jangan pegang jabatan kepala OPD. Banyak yang mau jabatan, tapi tidak mau tanggung jawab dan tidak mau ambil risiko. Jabatan itu bukan hanya fasilitas, tapi amanah yang harus dijalankan dengan keberanian,” tegas Dirjen Fatoni.
Dirjen menekankan bahwa kepala OPD tidak boleh bekerja setengah hati atau hanya mengandalkan staf. Ketidakpahaman regulasi dan ketakutan mengambil keputusan sering menyebabkan pelayanan publik terhambat.
“Kalau ragu-ragu ada dua kemungkinan: tidak paham atau tidak mau ambil risiko. Dua jenis ini sebaiknya tidak usah menjabat kepala OPD,” ungkapnya dengan tegas namun edukatif.
Pernyataan ini bertujuan mendorong pejabat meningkatkan kapasitas, memahami aturan, dan siap menghadapi konsekuensi jabatan.
Dalam pemaparannya, Dirjen menjelaskan bahwa setiap kebijakan memiliki tingkat risiko yang harus dikelola melalui pemahaman regulasi, dokumentasi tepat, dan keberanian moral. Pejabat yang hanya memanfaatkan jabatan sebagai status sosial tanpa kesiapan memikul risiko dinilai sebagai ancaman bagi tata kelola pemerintahan.
“Pejabat itu harus loyal, total, dan berintegritas. Tidak bisa hanya menerima gaji dan fasilitas, tetapi menghindar ketika diminta menjalankan tugas dan mengambil keputusan penting,” tegasnya.
Dirjen juga menyoroti fenomena pekerjaan program dan anggaran yang sering didelegasikan kepada staf atau honorer tanpa pengawasan memadai.
“Banyak kasubag program tidak hadir, banyak kepala OPD serahkan pekerjaan ke staf atau honorer. Padahal pengelolaan anggaran itu adalah tanggung jawab kepala OPD, bukan honorer,” kritiknya.
Ia meminta seluruh kepala OPD meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan mempelajari regulasi yang berlaku.
Wali Kota Parepare menyambut baik penegasan tersebut sebagai momentum memperkuat disiplin kerja dan kualitas kepemimpinan di jajaran pemda.
“Amanah jabatan menuntut keberanian dan kesiapan. Arahan Bapak Dirjen menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jabatan itu bukan tempat bersembunyi, tetapi tempat mengambil keputusan demi pelayanan masyarakat,” ujar Wali Kota Parepare.