Suara Pemekaran Provinsi Bergema di HPRL ke-80, Ketua DPRD Husain Tegaskan DPRD se-Luwu Raya Akan Segera Pertemukan Datuk dengan Presiden Prabowo

LUWU UTARA, Portalinsiden.com — Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Husain menyerukan percepatan pemekaran Provinsi Luwu Raya dalam momentum Napak Tilas Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80, Jumat (23/01/2026).

Seruan tersebut disampaikan Husain saat menyampaikan orasi di hadapan peserta napak tilas yang diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Rakyat Luwu melawan penjajahan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan sejarah perjuangan Rakyat Tanah Luwu. Dalam orasinya, Husain mengingatkan bahwa perjuangan Rakyat Luwu memiliki peranan penting dalam sejarah bangsa.

Ia menyebutkan bahwa pada masa itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan bintang kehormatan gerilya kepada para pejuang Luwu atas aksi heroik mereka melawan penjajah.

“Sejarah mencatat, Tanah Luwu merupakan wilayah yang memiliki jasa besar bagi Republik Indonesia. Bahkan pada saat itu, Tanah Luwu diberikan hak istimewa karena menjadi kerajaan kedua yang secara resmi menyatakan sikap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Yogyakarta,” ujar Husain di hadapan massa aksi yang berkumpul di Monumen Masamba Affair, Jumat (23/01/2026).

Lebih lanjut, Husain menegaskan bahwa semangat perjuangan tersebut harus menjadi landasan moral dan historis dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Menurutnya, pemekaran merupakan bagian dari upaya melanjutkan cita-cita perjuangan untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah Luwu Raya.

“Kami bersama segenap unsur DPRD se-Luwu Raya akan segera menghadapkan Datuk Luwu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan pemekaran Provinsi Luwu Raya,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Luwu Raya, mengingat kuatnya dasar sejarah, sosial dan kultural yang dimiliki wilayah tersebut sebagai bagian integral dari NKRI.