PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra BaKTI dalam Program INKLUSI menggelar kegiatan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Parepare, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu kafe di Kota Parepare tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan BaKTI, DP3A, BKD, UPTD PPA, PKK, Bappeda, Dinas Sosial, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Layanan Berbasis Komunitas (LBK)/Paralegal, Tim Inklusi YLP2EM, serta fasilitator Nilawati A. Ridha.
Koordinator Program YLP2EM, Abd. Samad, menjelaskan pembentukan UPTD PPA oleh Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan respons terhadap kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan, diskriminasi, serta berbagai persoalan lainnya yang dihadapi perempuan dan anak.
Menurutnya, UPTD PPA memiliki fungsi layanan yang meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, hingga pendampingan korban.
Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UPTD PPA Parepare adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, struktur kelembagaan baru terisi oleh Kepala UPTD dan Bagian Tata Usaha, sementara unsur pelaksana teknis seperti petugas penerima pengaduan, petugas penjangkauan kasus, psikolog klinis, konselor, pendamping hukum, dan pekerja sosial masih belum terpenuhi secara optimal.
“Keterbatasan SDM sangat berpengaruh terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas layanan penanganan korban kekerasan yang terpadu, komprehensif, dan terkoordinasi,” kata Abd. Samad.
Melalui kegiatan ini, YLP2EM mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai standar layanan UPTD PPA, menyempurnakan SOP, memperkuat koordinasi dengan berbagai penyedia layanan, meningkatkan kerja sama dengan layanan berbasis komunitas, serta memperkuat kapasitas layanan yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif.
Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa Program INKLUSI terus mengambil peran dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare.
Ia mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius dan terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, banyak kasus yang tidak terungkap karena korban masih takut melapor.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es. Tugas kita bukan hanya menyiapkan layanan, tetapi juga membangun kepercayaan. Korban harus memahami bahwa melapor bukan membuka aib, melainkan bagian dari mencari solusi,” ujarnya.
Hamka menegaskan UPTD PPA merupakan wajah pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, lembaga tersebut harus menjadi garda terdepan yang tidak hanya mencatat kasus, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik bagi korban.
Ia menambahkan layanan UPTD PPA harus terintegrasi mulai dari penerimaan aduan, pengelolaan kasus, bantuan hukum, layanan medis, rumah aman, hingga pemulihan atau rehabilitasi sosial.
“Penguatan UPTD PPA membutuhkan tiga hal penting, yakni anggaran, sarana pendukung, dan SDM yang profesional. Semakin cepat layanan bergerak, semakin kecil dampak yang dialami korban, tentu dengan tetap mengacu pada SOP dan memperhatikan kondisi psikologis korban,” jelasnya.
Hamka berharap kegiatan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang konkret melalui penyempurnaan SOP, penguatan data, pembangunan sistem rujukan, serta pengaktifan jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.
“Stop kekerasan, berani berbicara, dan pemerintah siap mendampingi,” tegasnya.