PORTAL — Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Parepare, Kamis (20/8/2026).
Aksi bertema “Parepare Bergerak, Aksi Merdeka Selamatkan Indonesia” itu diikuti puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam orasinya, salah seorang pengunjuk rasa, Rahman Saleh, menyebut aksi tersebut digelar untuk menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah.
Ia menilai kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan akibat berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
“Kita gelar aksi dengan 10 tuntutan. Indonesia sudah ada di pinggir jurang. Ini ulah dari pejabat-pejabat kita sendiri,” ujar Rahman Saleh.
Ia juga menyoroti persoalan korupsi yang dinilai telah membebani masyarakat.
Menurutnya, Indonesia bukan negara yang miskin sumber daya alam, tetapi persoalan korupsi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat membuat masyarakat semakin menderita.
“Negara ini milik rakyat, bukan para pemimpin yang menjabat,” tegasnya.
Rahman Saleh turut mengkritisi sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Sekolah Rakyat.
Ia meminta program-program tersebut diaudit secara menyeluruh untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sementara itu, pengunjuk rasa lainnya, Juminten, menyoroti kondisi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya merasakan makna kemerdekaan.
Ia juga menyinggung persoalan kelangkaan BBM serta LPG 3 kilogram bersubsidi yang masih menjadi keresahan masyarakat.
“Kami rakyat belum mendapatkan kemerdekaan. Kita sungguh malu melihat apa yang terjadi dengan kondisi negeri,” katanya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare yang terdiri dari Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB), Forum Pembela Umat (FPU), GMKR, KAHMI, Forum Masyarakat Bahagia (FMB), LSM Fokus, serta berbagai elemen masyarakat, membacakan pernyataan sikap.
Pernyataan tersebut dibacakan Mukhlis. Aliansi menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai gagal mengemban amanah rakyat dan meminta adanya evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Demonstran juga mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi total terhadap tata kelola birokrasi, termasuk perampingan kabinet serta audit terhadap program MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat.
Selain itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan politik dan hukum, termasuk meminta DPR/MPR RI memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta mendesak penegakan hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Aliansi juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan Kabinet Bayangan (Shadow Cabinet) yang disebut sebagai bentuk kontrol moral terhadap pemerintahan.
Dalam tuntutan lainnya, massa menyerukan masyarakat Sulawesi memperjuangkan keadilan distributif dan menolak pengabaian hak-hak daerah dengan dalih efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut bahkan memuat seruan “Sulawesi Merdeka” apabila pemerintah dinilai tidak mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah.
Massa juga menyerukan kaum intelektual, akademisi, ulama, dan ustaz agar tidak tinggal diam dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Surat pernyataan sikap tersebut kemudian diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, didampingi anggota DPRD Parepare, Sappe.
Aksi berlangsung sebagai bagian dari momentum refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang oleh massa dijadikan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi pemerintahan dan kehidupan masyarakat saat ini.