PORTAL — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri pertemuan pengawasan pengelolaan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Makassar, Selasa (6/10/2026).
Kehadiran Tasming menjadi bagian dari upaya Pemkot Parepare memperkuat tata kelola aset serta membangun sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, serta rombongan Komisi II DPR RI.
Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah aset Pemda/BMD/BUMD, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.
Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyambut positif kunjungan Komisi II DPR RI bersama Wamendagri ke Sulawesi Selatan. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dapat mendorong pengembangan wilayah, termasuk pembangunan di wilayah selatan Sulawesi.
Andi Sudirman turut menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan BUMD dan aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bima Arya menekankan pentingnya kolaborasi dan kelincahan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan serta menghadapi tantangan pembangunan.
“Kepala daerah dilarang bekerja sendiri dan wajib berkolaborasi dengan Forkopimda, DPR, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurut Bima Arya, sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan daerah.
Ia juga mendorong kepala daerah untuk proaktif menjemput peluang pembangunan. Kepala daerah perlu gesit dan responsif agar berbagai peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Bima Arya berharap kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat sekaligus mendukung para pemimpin daerah dalam menjalankan amanah.