PORTALINSIDEN.com,Mamuju-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H. M. Anwar. N menyebut Forum Dilkumjakpol yang dilaksanakan jajarannya hari ini salah satunya bertujuan mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan Hukum dan HAM di Sulawesi Barat. (9/9/21)
Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi Dilkumjakpol yang digelar secara virtual di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat didampingi para pimpinan tinggi pratama di jajarannya.
Tak hanya itu, Anwar juga menambahkan bahwa forum dilkumjakpol sebagai wadah dalam rangka menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam rangka penegakan hukum.
“selain itu, juga sebagai bentuk dalam membangun sinergitas aparatur penegak hukum untuk mewujudkan penegak hukum yang transparan, bersih dan berkeadilan di Sulawesi Barat” ucapnya
Ia mengakui, bahwa jajarannya akan senantiasa mendorong kolaborasi dan sinergitas yang terbaik dengan seluruh unsur Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Barat.
“Mengingat forum ini merupakan tindaklanjut atas forum yang telah dibentuk oleh para pimpinan APH pusat dalam forum Mahkumjakpol” sambungnya
Anwar berharap, pelaksanaan Rakor ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para APH sehingga dapat menciptakan komitmen bersama dalam penegakan hukum di wilayah Sulawesi Barat ini.
Dalam kesempatan yang sama itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan mengatakan bahwa pokok pembahasan pelaksanaan rakor membahas isu-isu aktual berkaitan dengan kasus Narkoba yang telah mencapai 65% di dalam Lapas/ Rutan.
“Dan penitipan barang atau alat bukti di Rupbasan yang sudah putusan tapi belum dikeluarkan, juga membahas terkait keterlambatan perpanjangan masa penahanan tersangka oleh APH yang dititipkan di Lapas dan Rutan di Sulbar” ujar Robi
Pelaksanaan kegiatan itu menghadirkan narasumber dari beberapa APH di Wilayah kerja Sulawesi Barat, yakni Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. H. Syahrial Sidik, Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulbar, Heru Widjatmiko, Kabid Hukum Polda Sulbar, Minarto dan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Robianto, serta dihadiri oleh seluruh perwakilan unsur APH yang ada di Wilayah kerja Sulawesi Barat.
Humas Kumham Sulbar