Untuk pengawasan pelaksanaan layanan publik, lanjut dia, dirinya telah melakukan koordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan yang akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama.
Saat ini, peningkatan program pembinaan pelatihan kemandirian bersertifikat telah melakukan kerja sama dengan LPK YPA Handayani Kota Parepare dan telah menyelesaikan 2 paket kegiatan dari 4 paket yang disiapkan. Melalui pelatihan kemandirian pelatihan komputer (Desain) dan Meubeler HPL.
Selain itu, kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Dan UMKM Kota Parepare dengan memberikan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada warga binaan yaitu proses penyampaian informasi tentang jabatan dan pekerjaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja baik formal maupun informal, kepada para pencari kerja.
“Yang menarik adalah kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Lapas IIA Parepare. Selanjutnya bantuan Paket Pelatihan Kemandirian Bersertifikat bagi warga binaan,” imbuhnya.
Kerja sama, kata dia, juga dilakukan dengan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktifitas Pangkajene Kepulauan (BPVP Pangkep). Dimana bantuan Paket Pelatihan Kemandirian Bersertifikat bagi warga binaan akan segera dilaksanakan.
“Untuk menjamin ketersedian lapangan kerja bagi warga binaan kami menjalin kerja sama dengan perusahaan sebagai kemitraan antara lain UD Kembar Jaya Furnitur Kota Parepare, AR Jaya Sablon dan kaos Polos Kota Parepare dan ABS Teknik Interior Sidrap. Selain itu, kita juga sementara melakukan koordinasi dengan Politeknik Pertanian Kabupaten Pangkep dalam rangka menjalin kerja sama bantuan kegiatan pelatihan kemandirian bagi warga binaan,” tandasnya.
Hal lainnya yaitu pelaksanaan program bantuan hukum gratis bagi warga binaan sebagai prioritas nasional Presiden RI melalui Menteri Hukum dan HAM RI pendampingan hukum dan penyuluhan hukum. Pendampingan hukum bagi tahanan yang kurang mampu dan penyuluhan hukum setiap bulan bagi warga binaan telah maksimal dilaksanakan bekerja sama dengan LBH Citra Keadilan Kota Parepare yang telah terakreditasi. Ruang layanan POS BAKUM yang nyaman dan ramah dipersiapkan untuk warga binaan yang akan konsultasi hukum tanpa dipungut biaya.
“Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan keagamaan bagi warga binaan yang beragama Islam Kristen dan Hindu juga kita lakukan dengan bekerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan menyiapkan tim penyuluh agama yang secara rutin melakukan pembinaan dan bimbingan keagamaan, juga menjalin kerjasama dengan Forum Musyawarah Antar Gereja (FORMAG) Kota Parepare dalam menyediakan layanan ibadah gereja,” jelas dia.