Pemandangan Umum Seluruh Fraksi DPRD Sulbar Terhadap Pertanggungjawaban APBD T.A. 2022

PORTALSULBAR, Mamuju — DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kamis, 15/06/2023.

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah dan Abdul Halim serta dihadiri Pejabat Asisten III Pemprov Sulbar DR. Jamil Barambangi .

Paripurna Dihadiri sejumlah Anggota DPRD, Syamsul samad,Hatta Kainang, Muslim Fattah, Soekardy M.Noer, Husain Haenur, Risbar Berlian, Muthmainnah, Firman Argo, Hasan Bado, M.Taufik, M.Irbad, Kalma Katta, Andi Salahuddin, Bonggalangi, Daniel Pundu. Dalif Arsyad. serta para OPD terkait.

Setelah Sidang ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, dilanjutkan pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan masing-masing oleh juru bicara Fraksi, diantaranya:
1. Fraksi Demokrat (Firman Argo)
2. Fraksi Golkar (M.Taufik)
3. Fraksi PDI Perjuangan (Irbad Kaimuddin)
4. Fraksi Nasdem (Hatta Kainang)
5. Fraksi Kebangkitan Nasional (Hasan Bado)
6. Fraksi Persatuan Indonesia Membangun (Bonggalangi).
Sedangjan untuk Pemandangan Umum Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra diserahkan langsung kepada Pimpinan rapat.

Secara umum Pandangan Fraksi DPRD Sulbar Mengapresiasi dengan opini WTP atas LKPD 2022 dan diharapkan tetap dipertahankan kedepan.

Beberapa poin lainnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan, serta perencanaan kedepan yang harus lebih matang agar tidak meninggalkan SILPA yang besar.

Soal PAD misalnya, Juru Bicara Fraksi Demokrat Firman Argo Waskito menyampaikan, agar perlu memaksimalkan sektor pajak. Selain itu mencermati setiap perencanaan.

Sementara, Jubir Fraksi Golkar Taufiq Agus berpesan, meskipun realisasi cukup tinggi namun ia melihat masih ada program yang pelaksanaannya belum maksimal.
” Untuk itu kedepan perlu memperkuat monitoring guna memastikan program tepat sasaran.
“Dan masyarakat dapat merasakan manfaat program tersebut,” ungkap Taufik.

-Rilis dan Dokumentasi Humasa DPRD Sulbar*