PORTALSULBAR, MAMUJU — Komisi II DPRD Sulbar menggelar rapat realisasi anggaran, Rabu (27/9/2023). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar didampingi wakil Ketua Komisi H. Firman Argo dan Sekertaris Komisi H. Muhammad Jayadi serta hadir pula Anggota Komisi II, H. Kalma Kata.
Kepala Dinas Kehutanan Sulbar A. Aco Takdir dalam menyampaikan laporan realisasi program anggaran baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan ataupun yang belum sirealisasikan hingga akhir triwulan ke-3 tahun 2023, bahwa pagu anggaran yang ada di Dinas Kehutanan Sulbar yakni 22 M lebih. Belanja operasional 1.900 jt lebih. Kemudian honor Polhut ( Polisi kehutanan) senilai Rp. 2, 5 milyar lebih.
Selanjutnya, sambung Kadis Kehutanan, kegiatan tekhnis menelan anggaran sebesar 6, 250 juta lebih. Total anggaran di Dinas Kehutanan sebesar Rp. 33, 142 M.
” Jika melihat lempengan apa diatas gaji dan tunjangan menyerap anggaran hingga 68 persen” tutur Kadis Kehutanan.
“Kemarin kami sempat diatensi dipertanyakan oleh Pak Pj. Gubernur, kenapa belanja pegawai terlalu tinggi, saya bilang, ini akibat pelimhan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi, ” katanya.
Di Dinas Kehutan, sambungnya, ada pendapatan asli daerah targetnya Rp. 8 juta, hingga di akhir triwulan ke-3 tahun ini sudah mencapai 12 juta lebih, artinya sudah mencapai target.
Selanjutnya, masi kata A. Aco Takdir, ada juga pendapatan dari sumber lain, yakni hasil pengelolaan getah pinus di Kabupaten Mamasa. Sampai bulan september ini kami sudah memperoleh senilai 1 Milyar lebih.
“Kami optimis jika pengelolaan baik hingga akhir tahun akan mampu mencapai 1, 8 M” pungkas Aco Takdir.
Total realisasi anggaran hingga hari ini sebesar 67, 6 persen.
Ketua Komisi II H. Sudirman menanggapi laporan realisasi program dari Dinas Kehutanan merespon dengan sangat bijak, bahwa apa yang telah dicapai Dinas Kehutanan sudah cukup bagus walaupun belum belum mencapai target sesuai dengan espektasi dan nyaris masuk dalam sona merah.
H. Sudirman berharap agar program yang belum jalan segera digenjot karena mengingat sudah mau memasuki triwulan ke-IV, kecuali ada beberapa poin yakni anggaran pokok-pokok pikiran yang dari Pak Hasan Bado, dari H. Kalma Katta dan dari beberapa anggota DPRD lain supaya ini segera di komunikasikan pihak terkait agar tidak menjadi hambatan dalam serapan di Dinas Kehutanan.