“Tujuan utama kegiatan ini untuk memastikan Renja SKPD telah mengintegrasikan PPRG inklusif dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025, serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan Tim Klinik PPRG dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ungkapnya.
Dalam dokumen resminya, Bappeda merinci enam tahapan kunci integrasi PPRG, yakni analisis kebutuhan berbasis gender, penyusunan rencana kerja responsif, penganggaran yang adil, pemantauan berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur, partisipasi aktif masyarakat.
Zulkarnaen juga menegaskan bahwa upaya ini memiliki landasan kuat, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga peraturan daerah setempat. Filosofi dasarnya sederhana namun fundamental, “Setiap orang berhak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun.”
Program PPRG Inklusif di Parepare tidak sekadar program, melainkan transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender, memberdayakan kelompok marginal, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Parepare telah merancang strategi komprehensif untuk mengatasi tantangan, termasuk pelatihan intensif Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan sistem pengumpulan data terintegrasi, kolaborasi dengan masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan dan regulasi.
Upaya Parepare sejalan dengan Tujuan 5 Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kesetaraan gender, menunjukkan bahwa pembangunan lokal dapat selaras dengan agenda global.
Melalui pendekatan inovatif dan komitmen berkelanjutan, Parepare membuktikan bahwa pembangunan inklusif bukan sekadar konsep, melainkan praktik nyata yang dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.