Parepare, Portal — Dalam lanskap pembangunan daerah yang dinamis, Kota Parepare tampil sebagai model transformasi sosial melalui implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Inklusif yang komprehensif dan inovatif.
Upaya berkelanjutan ini memperlihatkan tekad pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar berkeadilan dan merata.
Yayasan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) bersama Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) mengumpulkan tim representatif dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di salah satu cafe lokal pada Kamis (28/11/2024).
Peserta yang hadir meliputi tim PPRG, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Inspektorat, Badan Keuangan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Abd. Samad Syam, Koordinator Program Inklusi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari dukungan program inklusi kepada Pemerintah Kota Parepare.
“Fokus utamanya adalah pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Inklusif yang didasari komitmen kuat Bappeda untuk mengintegrasikan PPRG ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),” ujarnya.
Komitmen tersebut tidak sekadar retorika, melainkan telah dikuatkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 15 Tahun 2023 tentang pembentukan klinik PPRG. Langkah ini menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam mentransformasi paradigma pembangunan.
Zulkarnaen, Kepala Bappeda, menjelaskan bahwa implementasi PPRG bukanlah perjalanan mulus tanpa tantangan. Tim klinik PPRG menghadapi kompleksitas dalam melakukan Technical Assistance, baik kepada SKPD terkait maupun SKPD driver.