Program ini dibangun di atas filosofi bahwa pemerintahan mampu mengakomodasi hak semua orang, tanpa terkecuali. Fokus utamanya adalah pada kelompok rentan dan marginal, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Tujuannya, untuk mewujudkan kelurahan inklusif disabilitas di Kota Parepare dan mendorong percepatan penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Kelurahan Inklusi Piloting.
“Kita tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi menggerakkan hak,” tandas Abd. Samad Syam.
Asisten I Pemkot Parepare, Dede Harirustaman, menggarisbawahi beberapa aspek kritis dalam implementasi program tersebut.
Pertama, pendataan komprehensif dengan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan. Kedua, keterlibatan stakeholder untuk mengintegrasikan peran tokoh masyarakat dan pengambil kepentingan lokal. Ketiga, pembentukan kelompok kerja yang akan menindaklanjuti program pasca penerbitan Surat Keputusan Walikota.
“Sehingga data dan kebutuhan masyarakat akan dikelola secara sistematis untuk mendeteksi kebutuhan spesifik masyarakat berkebutuhan khusus, merancang kebijakan pelayanan yang responsif, dan membangun mekanisme pendampingan berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurut Dede, program ini bukan sekadar proyek sementara, melainkan sebuah model transformasi tata kelola pemerintahan. Keempat kelurahan piloting diharapkan menjadi benchmark bagi kelurahan lain di Kota Parepare dalam mengembangkan pelayanan publik yang inklusif.