PORTAL — Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menunjukkan kinerja signifikan dalam penanganan tindak pidana khusus selama semester pertama 2025.
Sepanjang Januari hingga Juni 2025, kejaksaan menangani tujuh kasus dugaan korupsi di berbagai instansi pemerintah daerah.
Kajari Parepare, Abdillah, mengatakan Kejaksaan Negeri Parepare saat ini menjalankan dua kegiatan penyelidikan dan tiga penyidikan aktif.
Kasus-kasus yang tengah ditangani melibatkan berbagai sektor strategis, mulai dari pertanian, ketahanan pangan, hingga bantuan sosial.
“Dalam tahap penyelidikan, kejaksaan mengusut dugaan korupsi pengadaan pupuk bersubsidi periode 2018-2019 dan bantuan sapi tahun 2023 di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Kedua kasus tersebut kini berada dalam tahap pengumpulan data dan barang bukti,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjut dia, tiga kasus penyidikan yang sedang berjalan mencakup dugaan korupsi pengadaan bibit di Dinas Ketahanan Pangan (2021-2023), penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial (2018-2021), dan kasus bantuan sapi yang telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan.
Kejaksaan juga telah melaksanakan dua eksekusi terhadap terpidana korupsi pada Juni dan Juli 2025. Salah satunya melibatkan inisial MZ yang dieksekusi pada 21 Juli 2025.
Dalam bidang upaya hukum, kejaksaan tengah menangani kasasi untuk kasus korupsi operasional PT Pegadaian Perumnas Cabang Parepare yang melibatkan tersangka inisial YM.
Capaian penting lainnya adalah berhasilnya kejaksaan menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.250.000 pada 7 Mei 2025.
“Dana tersebut merupakan uang pengganti dari kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) di Bank BRI Unit Ujung dan BRI Unit Lakessi yang terjadi pada 2021-2022, dengan terpidana MW,” katanya.
Kinerja Kejaksaan Negeri Parepare ini menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah, khususnya dalam sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pertanian, ketahanan pangan, dan bantuan sosial.
Data ini mencakup periode Januari hingga 30 Juni 2025 dan menunjukkan upaya berkelanjutan dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di wilayah Parepare.