PORTAL — Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Parepare masih menjadi sorotan. Kondisi tersebut terjadi di tengah langkah Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang menyatakan telah menambah penyaluran BBM sebesar 10–15 persen dari kondisi normal.
Pertamina bahkan menyebut stok BBM di SPBU Parepare masih tersedia. Pertalite termonitor rata-rata pada kisaran 14-16 kiloliter (KL), sementara Solar berada di kisaran 10-12 KL.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi pemicu antrean kendaraan, terutama pengguna Biosolar, di sejumlah SPBU Parepare.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan penambahan penyaluran dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan masyarakat, khususnya kendaraan angkutan dan logistik yang membutuhkan Biosolar.
“Kami sudah menambah penyaluran BBM 10-15 persen untuk seluruh wilayah Kota Parepare dan terus memantau kondisi stok maupun antrean di setiap SPBU,” kata Lilik.
Pertamina menyebut petugas marshal telah diaktifkan pada SPBU yang mengalami kepadatan, dan bertugas mengatur kendaraan sekaligus mengarahkan konsumen menuju SPBU alternatif yang memiliki antrean lebih landai dan stok tersedia.
Langkah itu dapat membantu mengurai kepadatan. Namun, pengaturan antrean belum menjawab persoalan mendasar, mengapa antrean tetap muncul ketika pasokan sudah ditambah dan stok disebut tersedia?
Pertanyaan tersebut semakin relevan jika melihat besarnya konsumsi Biosolar di Parepare pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan data penjualan tujuh SPBU di Kota Parepare periode Januari-Oktober 2025, total penyaluran Solar tercatat mencapai 14.405.886 liter.
Lilik menjelaskan, penetapan kuota BBM subsidi, termasuk kuota wilayah dan masing-masing SPBU, merupakan kewenangan BPH Migas bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertamina, kata dia, menjalankan penugasan menyalurkan BBM subsidi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang bagi Pemerintah Kota Parepare dan BPH Migas untuk menjelaskan kepada publik mengenai besaran kuota 2026 serta apakah alokasi yang tersedia masih sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.
Antrean Biosolar tidak semestinya dilihat semata sebagai persoalan kendaraan yang menumpuk di depan SPBU.
Jika stok tersedia dan penyaluran telah ditambah hingga 15 persen, evaluasi perlu masuk lebih jauh pada pola konsumsi dan transaksi. Siapa yang membeli, berapa volume pembelian setiap kendaraan, seberapa sering kendaraan yang sama melakukan pengisian, serta apakah seluruh transaksi telah sesuai dengan ketentuan BBM bersubsidi.
Pertamina menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Parepare, aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi sekaligus mengantisipasi dampak antrean terhadap lalu lintas.
Kini yang dibutuhkan bukan hanya memastikan antrean lebih tertib, tetapi juga membuka data yang dapat menjelaskan mengapa antrean terjadi di tengah penambahan pasokan dan ke mana jutaan liter Biosolar bersubsidi tersebut tersalurkan.
Transparansi kuota, realisasi per SPBU dan pola transaksi menjadi penting agar persoalan antrean tidak terus berulang tanpa diketahui akar masalahnya.