PANGKEP – DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar rapat paripurna pada Jumat, 2 Oktober 2026, dengan agenda persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa serta penyerahan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang A Kantor DPRD Pangkep, Jalan Cendana, Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, dipimpin Ketua DPRD Pangkep H. Haris Gani. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pangkep Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, anggota DPRD, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Pangkep menyoroti pentingnya keberadaan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan secara tertib, transparan, demokratis, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Persetujuan bersama terhadap Ranperda Pilkades tersebut menjadi salah satu langkah dalam memperkuat dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya regulasi yang menjadi acuan, pelaksanaan pemilihan kepala desa diharapkan memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain membahas regulasi Pilkades, rapat paripurna juga mengagendakan penyerahan Ranperda APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2027 dari pemerintah daerah kepada DPRD. Dokumen tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Bupati berharap proses pembahasan anggaran dapat dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran yang disusun dapat mendukung program pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Melalui dua agenda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pangkep menjalankan tahapan penting dalam penyusunan regulasi dan kebijakan keuangan daerah. Kesepakatan Ranperda Pilkades dan penyerahan dokumen APBD 2027 menjadi bagian dari proses administrasi pemerintahan yang harus ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Rapat paripurna ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dengan pembahasan regulasi dan anggaran yang terarah, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pangkep.
(Hasra)