PANGKEP – Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pangkep, Dr. H. Muh. Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Bupati Pangkep, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh pihak terkait mengenai ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan Pilkades agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Panitia Pelaksana, Andi Muzakkir AM, SE, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan langkah penting dalam membangun penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Ia mengungkapkan, penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2026 merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun.
Peserta sosialisasi berasal dari berbagai unsur, di antaranya Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, Forkopincam, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi pemerhati perempuan dan anak, mahasiswa, akademisi, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta insan pers.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pangkep, Dzulfadhli, S.IP., M.Si., hadir sebagai narasumber. Sementara itu, jalannya pemaparan materi dipandu oleh moderator Adinda Sari’ul Fahmiati Fadilah, S.I.Kom.
Materi yang dibahas mencakup berbagai ketentuan penting dalam pelaksanaan Pilkades, mulai dari pengaturan masa jabatan kepala desa, tahapan pemilihan serentak maupun pemilihan pengganti antarwaktu (PAW), persyaratan panitia dan calon kepala desa, hingga mekanisme uji kompetensi apabila jumlah calon melebihi lima orang.
Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pemilihan apabila hanya terdapat satu calon kepala desa, mekanisme penyampaian pengaduan atas dugaan pelanggaran, serta berbagai larangan dan sanksi yang harus dipatuhi selama proses pemilihan berlangsung.
Berdasarkan agenda Pemerintah Kabupaten Pangkep, Pilkades serentak tahun 2026 akan dilaksanakan di tujuh desa, yakni Desa Panaikang Kecamatan Minasatene, Desa Batara dan Taraweang Kecamatan Labakkang, Desa Alesipitto dan Punranga Kecamatan Ma’rang, Desa Parenreng Kecamatan Segeri, serta Desa Pammas Kecamatan Liukang Kalmas.
Selain pemilihan serentak tersebut, satu desa lainnya, yakni Desa Kanyurang, Kecamatan Liukang Kalmas, dijadwalkan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu (PAW) pada tahun 2026.
Seluruh pembiayaan penyelenggaraan Pilkades, termasuk kegiatan sosialisasi peraturan daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Muh. Yusran Lalogau menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pembangunan daerah sekaligus menjadi pusat pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kualitas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh stabilitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, Pilkades harus dipandang sebagai proses demokrasi yang penting dalam menentukan pemimpin sekaligus mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Bupati juga mengingatkan bahwa perubahan regulasi mengharuskan seluruh penyelenggara memahami ketentuan terbaru secara menyeluruh. Ia meminta panitia kabupaten, camat, kepala desa, BPD, dan seluruh unsur pelaksana mengedepankan netralitas, integritas, serta profesionalisme agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, Pilkades harus menjadi ruang demokrasi yang mempererat persaudaraan, bukan justru memicu perpecahan.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Pangkep, Dzulfadhli, mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkades di tujuh desa dan satu pemilihan PAW tersebut. Ia menyampaikan bahwa seluruh agenda pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026 dengan harapan menghasilkan pemimpin desa yang bersahaja dan mampu menjalankan amanah masyarakat. Tahapan pencalonan sendiri mulai dibuka pada 17 November 2026, sehingga masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan kepala desa.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pangkep berharap seluruh tahapan Pilkades dapat terlaksana dengan baik, menjunjung tinggi aturan, serta menciptakan suasana demokrasi yang aman, damai, dan kondusif demi terwujudnya pemerintahan desa yang lebih baik.
(Hasra)