PORTALINSIDEN.COM ,PANGKEP – Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026. Desa Punranga, Kecamatan Ma’rang, menjadi lokasi kedua pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di aula pertemuan Kantor Desa Punranga tersebut menghadirkan Kepala DPMD Pangkep, Dzulfadhli, S.IP., M.Si., sebagai pemateri. Turut mendampingi Komisioner KPU Hasanuddin G. Kuna dan Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam, bersama sejumlah unsur terkait yang dihadirkan Kepala Desa Punranga, Peltu Purn TNI AD Hajji.
Camat Ma’rang, Wirawan Gangka, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi yang telah lama dinantikan. Ia meminta seluruh peserta mengikuti materi dengan serius, memahami setiap ketentuan, serta aktif menyampaikan pertanyaan apabila terdapat aturan yang belum dipahami.
Ia juga berpesan agar panitia Pilkades nantinya membangun koordinasi yang baik dengan BPD, panitia tingkat kecamatan, dan kabupaten. Menurutnya, kepatuhan terhadap Perda menjadi landasan penting untuk mewujudkan proses pemilihan yang tertib, lancar, dan damai.
Dalam pemaparannya, Kadis PMD Dzulfadhli menjelaskan bahwa sosialisasi secara langsung ke desa dilakukan agar masyarakat memiliki kesempatan memahami regulasi sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pilkades. Terlebih, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026 sehingga seluruh pihak perlu mempersiapkan diri sejak dini.
Dzulfadhli juga menyampaikan bahwa BPD perlu mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya. DPMD Pangkep berencana melaksanakan bimbingan teknis sebagai pembekalan bagi panitia Pilkades agar memahami tugas, tanggung jawab, dan aturan penyelenggaraan pemilihan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam mengingatkan bahwa Pilkades merupakan pesta demokrasi di tingkat desa yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia secara khusus menyoroti larangan mencantumkan pemilih yang telah meninggal dunia dalam proses pemungutan suara serta praktik politik uang dalam bentuk uang, barang, maupun janji kepada masyarakat.
Menurut Samsir, politik uang dapat merusak kualitas demokrasi dan berpotensi melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu, masyarakat diminta menolak politik transaksional serta berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan selama tahapan Pilkades.
Komisioner KPU Hasanuddin G. Kuna turut memberikan penjelasan mengenai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Ia menekankan pentingnya pemeriksaan data pemilih melalui aplikasi DPT online, memastikan calon maupun panitia tidak memiliki keterlibatan sebagai pengurus partai politik melalui pengecekan Sipol, serta memperhatikan akses TPS bagi penyandang disabilitas. Pada kesempatan yang sama, PPNS Arga Indrawansyah, S.IP., mewakili Kasatpol PP menegaskan bahwa setiap pelanggaran Perda dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Ia mengingatkan seluruh pihak, termasuk penyelenggara dan aparatur pemerintahan, agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan Pilkades.
(Hasra)