Praktik yang dikeluhkan Dirma jika terbukti, berpotensi melanggar sejumlah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
*1. POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.* Pasal 48 ayat (1) menyebutkan perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan dengan cara yang tidak melanggar norma dan harus memberikan surat peringatan secara patut. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman dan intimidasi, serta wajib memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi tunggakan.
*2. POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen.* Pasal 21 menegaskan pelaku usaha jasa keuangan dilarang melakukan cara penagihan yang memberikan tekanan psikologis dan wajib memberikan informasi yang transparan. Modus membujuk konsumen menitipkan unit dengan janji bisa diambil setelah bayar tunggakan, lalu menolak pembayaran tersebut, dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan.
*3. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia.* Mahkamah Konstitusi menegaskan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sepihak. Harus ada kesepakatan wanprestasi dan tidak boleh ada pemaksaan. Penarikan atau penguasaan unit secara sukarela dengan dalih “titip” yang kemudian langsung digudangkan dan dipaksa pelunasan, dapat dianggap sebagai eksekusi terselubung tanpa melalui mekanisme fidusia yang sah.
*4. Aturan SP yang Sah.* Dalam praktik pembiayaan yang sehat, SP1, SP2, SP3 wajib berbentuk surat resmi berkop perusahaan, mencantumkan nomor kontrak, jumlah tunggakan, dan tenggat waktu penyelesaian, serta dikirimkan ke alamat domisili debitur dan dibuktikan dengan tanda terima. SMS blast tagihan tidak dapat disamakan kedudukan hukumnya dengan Surat Peringatan resmi.
Selain itu, besaran denda yang tertera dalam SMS, yakni Rp 555.615 dan Rp 597.417 dari angsuran Rp 1,2 juta (hampir 45%), juga patut dipertanyakan kewajarannya dan perlu diaudit OJK apakah sudah sesuai dengan perjanjian awal.
Hingga berita ini diturunkan, Dirma mengaku telah melaporkan kejadian ini ke Customer Care BFI Pusat 1500018 dan melalui email [email protected] dengan nomor kontrak 4522600224. Ia berharap OJK Sulsel dan BPSK Kota Parepare turun tangan.
“Saya cuma mau bayar tunggakan dua bulan dan lanjut cicil 20 bulan lagi. Jangan dipaksa lunas. Saya masih butuh motor itu untuk kerja,” pungkasnya.