PORTALINSIDEN.com, Parepare — Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan penguatan implementasi reformasi birokrasi, seluruh pejabat struktural dan fungsional Lapas Parepare ikuti kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas tahun 2022 melalui Virtual Zoom Meeting di tribun Lapas Parepare. Kamis (6/1)
Kegiatan ini mengambil tema “Kita tingkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BERAKHLAK mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” dengan harapan kinerja insan pengayoman menjadi lebih baik kedepannya. Tema ini diwujudkan melalui rencana yang telah ditetapkan berupa 8 Poin Sasaran Strategis, 21 Aksi Perjanjian Kinerja serta 126 Target Kinerja.
Pembacaan Deklarasi Janji Kinerja dilakukan bersama oleh seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM yang hadir secara langsung maupun virtual, sebagai wujud pengukuhan komitmen seluruh pegawai kemenkumham untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan secara elektronik komitmen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Pakta Integritas dan Target Kinerja Tahun 2022.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen. Pol. Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya terhadap Kemenkumham atas pencapaian 171 Satuan Kerja yang mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan 22 satuan Kerja yang meraih Predikat Wilayah Bersih dan Melayani “Pencapaian ini tentunya bukan kerja seorang diri, tetapi tentulah dengan kinerja PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), tentulah ini karya bersama Aparatur Sipil Negara di Kemenkumham” ujarnya
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokh. Najih juga menyampaikan apresiasi dalam sambutannya kepada Kemenkumham atas pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2022. “Semoga Janji Kinerja ini, dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham sehingga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat” tuturnya
Dalam Sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa komitmen bersama ini bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka mengawal seluruh jajaran kemenkumham secara berintegritas ”Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham” pungkasnya.
Sekaligus pada kegiatan ini, Kemenkumham juga mencanangkan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta dan meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC) sebagai tindak lanjut kebijakan Presiden Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. (Adv)