PORTALINSIDEN.com, Parepare — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare didorong untuk memberikan ruang bagi perusahaan swasta atau pihak ketiga mengelola perparkiran.
Hal itu disampaikan mantan anggota forum lalu lintas Kota Parepare, Guntur P. Said.
Menurut Advokat kondang ini, perparkiran jika dikelola pihak ketiga maka dinilai bisa membantu pemerintah dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) secara jelas.
“Jika target pendapatan di bidang pengelolaan parkir terus merugi dengan alasan yang tidak masuk akal, maka pemerintah saatnya memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk ikut serta dalam pengelolaan perparkiran,” ujar dia.
Untuk menjaga independensi tentang siapa yang diberi wewenang kerjasama tersebut, lanjut Mantan ketua Intra Win (Indonesia Transportation Whatch-Investigation) ini, sebaiknya pemerintah melakukan lelang.
“Istimewanya, dipihakketigakan dapat menekan kerugian, sehingga pemerintah tidak lagi repot memikirkan pencapaian target,” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, pungli parkir bisa ditekan, korupsi parkir bisa dihilangkan. Hal itu dapat terwujud dengan bekerjasama pihak ketiga dalam pengelolaan perparkiran.
“Jika ada yang mau, ia menyarankan sebelum bekerja pihak ketiga bisa mengupayakan target yang diminta dibayar didepan, mulai seragam perparkiran sampai masalah atribut akan dibiayai dan dibebani kepada pihak ketiga,” jelasnya.
“Termasuk pihak ketiga siap mengadakan mesin parkir elektronik, portal di sudut tertentu dan pembaharuan garis bahu jalan, tujuannya agar pemerintah tidak lagi pusing dengan hal tersebut,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Parepare, Iskandar Nusu menyampaikan, pihaknya telah bekerja secara optimal untuk mencapai target yang ditetapkan.
“Hanya saja beberapa tahun belakangan ini kondisi pendapatan perparkiran kita menurun, dampak dari pandemi Covid-19,” ujar Iskandar Nusu.
Iskandar Nusu, yang juga Plt Kadis Kominfo Parepare ini mengatakan, pemerintah daerah siap jika ada perusahaan swasta atau pihak ketiga yang ingin mengelola parkir.
“Jika memang ada yang mau, silahkan masukkan proposal penawarannya, nanti kami akan hadapkan kepada pimpinan (Walikota),” katanya.
Menurut Iskandar, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan salah satu perusahaan yang sudah berpengalaman dalam manajemen perparkiran berbasis digital.
“Kita sudah komunikasi, tinggal menunggu jadwal untuk ekspos atau melihat titik-titik parkir yang ada di Parepare,” jelasnya.
Iskandar juga menjelaskan, jika saat ini Dishub Parepare telah menjalankan digitalisasi perparkiran atau pembayaran parkir non tunai, sebagai wujud transparansi pengelolaannya.
“Pihak kami juga intens melakukan pembinaan dan edukasi kepada juru parkir (jukir), jika ada perilaku jukir yang nakal, maka akan kita sanksi, bahkan diberhentikan,” jelasnya. (adf)