PORTALINSIDEN.com, Mamuju — Rapat evaluasi realisasi serapan anggaran yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar yang digawagi A. Mujib. Rapat dengan Komisi II ini menyoal terkait realisasi progres yang telah dicapai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dulu nama Biro Keuangan ini.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar H. Sudirman yang didampingi dan turut hadir wakil Ketua DPRD Sulbar Abd. Rahim dan anggota komisi II H. Kalam Katta, meminta penjelasan dari Amujib untuk memaparkan realisasi atau serapa anggaran dari Januari hingga Mei atau triwulan 1 dan 2 tahun anggaran 2023.
Kepala BPKPD Sekretariat Pemprov Sulbar Amujib, didampingi sekretaris Badan, sejumlah kepala bidang dan kepala seksi yang juga hadir dalam rapat dengan komisi II tersebut menyampaikan, bahwa, dari sejak Januari kami sudah menyampaikan kepada seluruh OPD agar memperhatikan rasionalisasi anggaran tampa harus mengganggu bagian hasil Aspirasi anggota Dewan. Sehingga yang dilakukan rasionalisasi adalah berupa belanja makan minum, belanja ATK, atau belanja yang tidak terlalu urgen di OPD.
Lanjut Amujb, pagu pokok kami si keuangan, khusus untuk belanja barang dan jasa mengalami pengurangan sebesar rp.1,7 milyar. Kemudian belanja modal senilai rp. 332,7 juta dan belanja bagi hasil. Dari perencanaan, kata Amujib, target kita sebelumnya sebesar 40,49 persen, setelah refokusin kita masih optimistis berada diangka 42,73 persen. Dalam perjalanannya saat ini kami baru mencapai 32, 40 persen.
“Namun semua pekerjaan di kami, Alhamdulillah semua mencapai target” Ucap Amujib.
“Terimakasih Pak Kaban, informasi yang telah diutarakan oleh Bapak itu sangat bermanfaat bagi kami di komisi II, Namun ada beberapa poin yang perlu ada atensi khusus termasuk soal bagi hasil” Tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd. Rahim dalam arahannya bahwa, rapat evaluasi seperti ini sifatnya memang sangat urgen. Di periode 2019 hingga 2023 ini, kita selalu dihadapkan dengan persoalan yang sulit kita urai, yakni soal serapan anggaran yang selalu berada di titik minimum dari triwulan pertama dan triwulan kedua, selalu ada dikisaran yang rendah. Akibatnya tiba di penghujung tahun barulah semua OPD berpacu mengejar serapan anggaran yang banyak tertinggal.
Akibatnya, sambung Rahim, apa yang kita capai hanyalah kuantitatif memang seratus persen, tapi bagaimana capaian kualitatif nya, itu yang menurut saya menjadi mission infossible karena semua berorientasi bagaimana agar semua serapan anggaran nya terpenuhi seratus persen bahwa itu akan memberikan impek, itu soal lain menurutnya Rahim.
“Olehnya itu DPRD Sejak awal kita mau menggunakan fungsi pengawasan melalui monitoring angka-angka yang disajikan oleh setiap OPD lewat kontrol sistem yang ada di BPKPD mampu tervalidasi dengan baik” Pungkas Rahim Legislator handal dari Partai besutan Surya Paloh ini.
Masih Wakil Ketua, kita harus berikhtiar, berupaya memperbaiki budaya kerja kita yang sulit berubah sejak dulu sehingga kita selalu telat dalam merealisasikan anggaran yang sudah terplot di APBD dan konsekwensinya masyarakat menjadi lambat merasakan manfaat hasil kerja kita baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Wakil Ketua DPRD Sulbar lebih tegas menyatakan bahwa, BPKPD ini kerjanya terlalu berat, terlalu repot karena selain mengursi pendapatan dia juga menghandle pengelolaan. Karena itulah sejak dari dulu DPRD Sulbar sepakat Badan yang mengurusi Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan agar segera dipecah menjadi dua bagian agar antara pendapatan dengan pengelolaan menjadi dua kutub yang menjalankan fungsinya lebih efektif. Kita sangat ingin konsentrasi secara kelembagaan terfokus untuk mengelola disektor pendapatan, dan disektor pengelolaan pun bisa terhandele dengan baikbaik, sehingga dengan demikian mungkin saja ada lompatan-lompatan khususnya di BPKPD ini yang mampu kita lakukan.
” Saya minta pak Ketua komisi II agar ini menjadi catatan penting untuk kita bahas di sidang paripurna. Kita akan bentuk pansus, bahwa Badan yang mengurusi Keuangan ini harus segera dipecah” Tegas Rahim.