PORTALSULBAR, POLMAN — Komisi II DPRD Sulbar yang dikomando langsung ketuanya H. Sudirman giat kunker (kunjungan kerja) ke Kantor UPTD KPH Mapilli Kabupaten Polman dalam rangka evaluasi program pengelolaan dan pengamanan hutan dan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di bidang Kehutanan.
Rombongan Komisi II DPRD Sulbar ini disambut langsung kepala UPTD KPH, Mapilli Rahmat bersama jajaran nya. H. Sudirman mengatakan bahwa, dari evaluasi program pengamanan hutan UPTD KPH Mapilli memang belum maksimal karena belum didukung anggaran yang maksimal.
Seperti tidak adanya biaya operasional pengwasan dan pengamanan hutan seluas areal 75.000 hektar yang ada di kabupaten Polman.
“Di tahun 2023 ini anggaran yang tersedia hanya biaya operasional kantor sebesar 400 juta dengan rincian, biaya untuk pemeliharaan gedung/kantor sebesar 200 juta dan biaya ATK senilai 200 juta rupiah” Kata Sudirman.
Seperti diketahui, jumlah personil ASN di UPTD KPH Mapilli ini sebanyak 37 orang, struktural 3 orang, Pelaksana 23 orang, Polhut 6 personil, penyuluh 2 orang dan tenaga honorer 43 orang.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar yang juga Ketua Partai Golkar Mamasa ini mengaku bahwa kondisi ini akan menjadi catatan dan atensi khusus Komisi II DPRD Sulbar, akan menjadi bahan kajian dalam pembahasan APBD Tahun 2024 Pemprov Sulbar.
“Hutan adalah paru-paru dunia yang harus kita jaga kelestariannya, dan hal tak kelah pentingnya adalah pengawasan hutan dari Illegal logging, pembalakan liar yang bisa merusak lingkungan dan ekosistem hutan sehingga perlu dukungan anggaran, sarana, prasarana operasional Polhut, peningkatan SDM di UPTD KPH Mapilli Kabupaten Polman ini” Pungkas H. Sudirman.