DPRD Sulbar : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

PORTALINSIDEN.COM, MAMUJU, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Sulawesi Barat atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar. *Senin, 4 Agustus 2025*

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, S.E.,M.M bersama Wakil Ketua DPRD Dr. Hj.St. Suraidah Suhardi, S.E., M.Si dan para anggota DPRD, serta diikuti oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar beserta jajaran OPD.

Dalam kesempatan ini, seluruh fraksi DPRD secara bergiliran menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap substansi Ranperda Perubahan APBD 2025 yang telah disampaikan oleh Gubernur sebelumnya. Beberapa fraksi menyoroti pentingnya penyesuaian alokasi anggaran pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, fraksi-fraksi juga menekankan perlunya peningkatan efisiensi belanja daerah dan penguatan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Sulbar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas respons aktif dari seluruh fraksi serta menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan Ranperda ini dapat dibahas dan disahkan secara tepat waktu serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

“Melalui pemandangan umum fraksi ini, kami berharap setiap aspirasi dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.” ujar Ketua DPRD.

Rapat paripurna ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebelum masuk pada tahap pembahasan teknis bersama komisi dan badan anggaran DPRD.