PORTAL — Pemerintah Kota Parepare resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Parepare terkait penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin.
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare di Lounge TSM, Selasa (26/5/2026). Kegiatan tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Parepare dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan.
Hadir dalam kesempatan itu Asisten II Setdako Parepare A Ardian Asyraq, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Laode Arwah Rahman, Plt Kepala Dinas Kominfo Noldy Yosep Rengkuan, Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker M Anwar Amir, serta Kabag Pemerintahan A Pangurisan Walinono.
Tasming Hamid menyampaikan apresiasinya terhadap program perlindungan sosial tersebut. Menurutnya, meski pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, perlindungan bagi masyarakat rentan tetap menjadi prioritas.
“Program harus dikerjakan sedikit-sedikit. Kita lihat mana yang menjadi prioritas. Anggaran kita terbatas sehingga mungkin belum bisa maksimal. Mudah-mudahan pada tahun 2027 mendatang sudah tidak ada efisiensi anggaran sehingga saya pikir bukan hal yang sulit untuk merealisasikan program,” ujar Tasming.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Parepare, Sahid Wahid, mengungkapkan bahwa melalui kerja sama tersebut sebanyak 1.500 pekerja rentan akan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Sahid, program ini merupakan tahun kedua pelaksanaannya. Pada tahun sebelumnya, perlindungan diberikan kepada 1.200 pekerja rentan, sedangkan tahun ini jumlah peserta bertambah 300 orang menjadi 1.500 peserta.
“Pada tahun ini ada tambahan 300 peserta. Terima kasih kepada Pak Wali Kota Parepare atas penambahan itu. Harapan kami tentu perlindungan ini terus meningkat melalui kebijakan-kebijakan yang disusun pemerintah daerah,” katanya.
Program tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pekerja rentan dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.