PORTAL — Sekretariat Program INKLUSI bersama Yayasan BaKTI melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan kunjungan lapangan ke Kelompok Konstituen (KK) di Kota Parepare yang dipusatkan di Posyandu Inklusi, Kelurahan Ujung Lare, Senin (3/8/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri Partnership Coordinator Program INKLUSI Dwi Indah Wilujeng, MEL Specialist Ade Darmawansyah, Program Manager Lusia Palulungan, Program Officer INKLUSI-BaKTI Rivai, Monev Officer Zuriah Aulia Abdullah, Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah, tim program YLP2EM, serta peserta dari kelompok konstituen.
Dwi Indah Wilujeng menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kunjungan lapangan Sekretariat Program INKLUSI ke wilayah dampingan mitra, yakni Yayasan BaKTI dan YLP2EM di Kota Parepare.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan dan capaian implementasi program, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memastikan berbagai hal yang perlu diperbaiki pada fase program berikutnya.
“Dari hasil kunjungan, kami melihat adanya semangat kesukarelawanan yang sangat tinggi di tengah komunitas. Mereka merupakan individu-individu yang memiliki kepedulian besar terhadap persoalan sosial di lingkungan masing-masing,” ujar Dwi.
Menurutnya, kelompok konstituen yang tergabung dalam Program INKLUSI memiliki kapasitas yang baik dalam mendampingi masyarakat yang membutuhkan.
Bentuk pendampingan yang dilakukan antara lain membantu korban kekerasan, mendampingi pengurusan dokumen identitas, membantu akses bantuan sosial, hingga mengawal persoalan exclusion error maupun inclusion error dalam penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, tim juga mendapatkan pembelajaran dari pengalaman Oma Naomi yang aktif mendampingi Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), kelompok yang masih sering mendapat stigma di tengah masyarakat.
Berbagai kegiatan yang dilakukan anggota kelompok konstituen tersebut dinilai telah memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan.
“Program INKLUSI sendiri bertujuan mendukung kelompok rentan agar dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan, baik dalam kehidupan sosial maupun politik,” ungkapnya.
Melalui kunjungan tersebut, Sekretariat Program INKLUSI menemukan berbagai bukti bahwa program telah berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, serta penguatan nilai-nilai sosial di masyarakat. Kapasitas yang diperoleh para anggota kelompok kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendampingi warga lain yang membutuhkan.
“Program ini tidak hanya memperkuat kemampuan masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai pelayanan sosial yang diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan masing-masing,” kata Dwi.
Dari hasil diskusi bersama peserta, terungkap bahwa anggota kelompok konstituen kini telah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kota, baik reguler maupun tematik.
“Dalam forum tersebut mereka aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk isu penyandang disabilitas dan kebutuhan perempuan marginal, agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Hal yang dinilai paling menggembirakan adalah adanya komitmen anggota kelompok untuk terus menjalankan kegiatan pendampingan meskipun Program INKLUSI telah berakhir.
“Mereka menegaskan bahwa nilai-nilai sosial yang telah ditanamkan selama program akan tetap menjadi landasan dalam kegiatan kemasyarakatan,” beber Dwi.
Menurut Dwi, kondisi tersebut merupakan capaian penting karena keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi dari kemampuannya membangun nilai, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mendorong kemandirian warga setelah program selesai.
Dalam sesi interaksi, Sekretariat Program INKLUSI juga menanyakan alasan masyarakat bergabung dalam kelompok konstituen. Salah seorang anggota konstituen, Dina, mengaku bergabung karena ingin meningkatkan kapasitas diri, lebih dikenal di lingkungan masyarakat, serta dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak orang.
Para konstituen juga membagikan pengalamannya dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat, mulai dari pendampingan kasus kekerasan hingga membantu penyelesaian administrasi kependudukan bagi warga yang membutuhkan.