Paripurna DPRD Sulbar, Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Ramperda Pertanggungjawaban APBD 2023.

PORTALINSIDEN.Com, Mamuju — Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bersyukur, DPRD dan Eksekutif Satu Pandangan dalam Paripurna Terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Senin tanggal 8 Januari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dan Eksekutif sepakat untuk menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. (Senin 8 Januari 2024)

Sekretaris Dewan, Muhammad Hamzih, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesepakatan yang telah dicapai. Saat ditemui usai Rapat, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih menyampaikan rasa syukur nya. “Ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua. Saya sangat bersyukur bahwa DPRD dan eksekutif memiliki pandangan yang sama dalam Rapat Paripurna tadi.” Tutur Hamzih.

Eksekutif dan DPRD, sambung Hamzih, menyepakati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023 dan akan di bahas lebih lanjut ditingkat Komisi-Komisi. Menurut nya Ada beberapa yang ditanggapi dan menjadi masukan dari DPRD terkait Ranperda tersebut.

Lanjut beliau,  Mantan Kadispora ini juga menyampaikan bahwa, baginya dengan kesepakatan ini, itu menjadi catatan bahwa eksekutif dan DPRD terjadi kesamaan pandangan. “Saya sebagai sekertaris dewan merasa bersyukur dan bahagia sebab tidak ada lagi hal hal yang menyebabkan kebuntuan dalam proses ini.”Tutup Beliau.

Rapat paripurna ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Abdul Rahim didampingi Wakil Ketua II H. Abdul Halim serta dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib mewakili Pj. Gubernur serta dihadiri beberapa Anggota DPRD dan sejumlah Pimpinan OPD.

Rapat yang digelar di Ruang Paripurna sementara DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini juga membahas secara rinci laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 oleh perwakilan setiap komisi dihadapan pimpinan dan peserta rapat.

Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya, serta memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Ars) #Humas_DprdSulbar