Parepare, Portal — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kota Parepare.
Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 28,8 miliar tidak akan cair, mengakibatkan sejumlah proyek fisik terpaksa ditunda pada tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengungkapkan situasi sulit ini. “Semua serba efisiensi, kita di Parepare Rp 28,8 miliar DAK tidak kucur,” ujarnya saat ditemui wartawan.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Parepare berencana mempercepat pembahasan anggaran perubahan untuk menyesuaikan kekurangan anggaran.
Efisiensi juga berdampak pada operasional pemerintahan, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas DPRD hingga 50 persen.
“Perayaan HUT Kota hanya digelar sederhana melalui Paripurna DPRD, tidak ada lagi ceremony seperti biasanya,” papar Kaharuddin.
Menurut Kaharuddin, efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah.
“Efisiensi anggaran ini juga akan berakibat pada perputaran ekonomi yang melambat, pasti daya beli masyarakat turun hingga menyebabkan inflasi,” ungkapnya.
Sebagai solusi, legislator dari Partai Golkar ini menekankan pentingnya melibatkan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek yang masih bisa dilaksanakan.
“Satu solusinya, proyek fisik harus melibatkan pekerja lokal, jangan ambil pekerja dari luar, supaya perputaran uang terjadi di daerah sendiri,” imbuhnya.