PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra BaKTI dalam Program INKLUSI terus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan sosial di tingkat kelurahan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Diskusi Kampung bersama Kelompok Konstituen (KK) Bersahaja di Kelurahan Ujung Bulu, Kota Parepare, Kamis (24/9/2026).
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya.
Sejumlah isu mencuat dalam pertemuan, mulai dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan sosial (perlinsos), hingga dampak perubahan iklim.
Koordinator Program YLP2EM, Abd. Samad, mengatakan pendampingan yang dilakukan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian persoalan yang muncul, tetapi juga memperkuat kemampuan anggota KK dalam merespons berbagai kasus secara mandiri.
“Kita melakukan pendampingan terkait sejumlah kasus kekerasan perempuan dan anak, termasuk perlinsos. Selain itu, bagaimana mengidentifikasi dampak perubahan iklim,” kata Abd. Samad.
Menurutnya, Diskusi Kampung sekaligus menjadi ruang uji coba dan penguatan kapasitas fasilitator lokal agar mampu memimpin serta memfasilitasi pertemuan masyarakat secara efektif.
YLP2EM ingin memastikan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama pendampingan dapat terus digunakan oleh KK, termasuk ketika program yang berjalan saat ini nantinya berakhir.
“Harapan kami, bagaimana ke depannya KK bisa berkesinambungan. Karena itu, kami dari YLP2EM memberikan penguatan kepada KK, khususnya fasilitator, dalam menangani ketika terjadi kasus di lingkungannya,” ujarnya.
“Kita ingin KK ini tetap eksis walaupun program ini nantinya sudah tidak berjalan lagi,” tambah Abd. Samad.
Sementara itu, Ketua KK Bersahaja, Firmansyah, menyampaikan bahwa Diskusi Kampung menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi secara langsung.
Forum tersebut juga memungkinkan anggota KK memetakan persoalan sekaligus mencari langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan bersama maupun dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Menurutnya, keberadaan KK di tingkat kelurahan diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama ketika warga menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan pendampingan maupun akses terhadap layanan pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, persoalan desil menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan. Persoalan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan posisi masyarakat dalam basis data sosial ekonomi yang dapat memengaruhi sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Sejumlah peserta menyampaikan persoalan yang ditemui terkait kondisi sosial ekonomi warga dan kesesuaiannya dengan pengelompokan desil.
Masukan tersebut menjadi bagian dari pemetaan masalah yang dibahas dalam Diskusi Kampung untuk selanjutnya didorong melalui mekanisme dan pihak terkait.
Selain persoalan desil, forum turut membahas kasus kekerasan serta dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat.
Berbagai persoalan tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas menjadi pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pendampingan dan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.