Ia meminta pendataan kebutuhan BBM dilakukan secara lebih akurat agar kuota yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Tasming menilai perhitungan kebutuhan BBM Parepare tidak dapat hanya didasarkan pada jumlah kendaraan milik masyarakat setempat.
Posisi Parepare sebagai kota lintasan antardaerah menyebabkan banyak kendaraan dari luar ikut melakukan pengisian BBM di wilayah tersebut.
“Sebaiknya didata baik-baik sehingga dapat diketahui pasti berapa jumlah kebutuhan BBM masyarakat. Secara garis besar memang ada tambahan, tetapi suplai yang ditambahkan tidak sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat Parepare,” katanya.
“Pertamina juga harus melihat bahwa Parepare ini kota lintasan sehingga banyak kendaraan dari luar mengisi BBM di Parepare,” tegas Tasming.
Persoalan antrean BBM juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Forkopimda menggelar rapat evaluasi di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Hiswana Migas Sulsel.
Andi Sudirman mengatakan antrean BBM mulai terurai. Namun, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan pasokan mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, antrean bukan hanya persoalan pasokan. Pemerintah juga melihat adanya peningkatan permintaan BBM subsidi akibat peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi karena perbedaan harga.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Andi Sudirman menyebut pasokan Pertamina sebenarnya telah mengalami peningkatan. Pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL), menurut dia, pada kondisi tertentu telah mencapai 1.300 KL.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sulsel meminta Pertamina tidak sekadar meningkatkan pasokan, tetapi juga menghitung ulang kebutuhan berdasarkan perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” kata Andi Sudirman.