Penghentian sementara itu dimaksudkan untuk memastikan pekerjaan tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga, terutama yang bermukim di sekitar lokasi penimbunan.
Pemeriksaan teknis dinilai penting mengingat pembangunan talud dan aktivitas penimbunan pada lahan dengan perbedaan ketinggian berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak didukung perencanaan konstruksi yang memadai.
Masih berlangsungnya aktivitas penimbunan setelah adanya teguran pemerintah turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di wilayah Kota Parepare.
Pasalnya, instruksi penghentian sementara yang dikeluarkan instansi teknis seharusnya menjadi perhatian serius pihak pelaksana, terutama ketika pekerjaan masih membutuhkan pemeriksaan terhadap aspek keamanan konstruksi.
Apabila kegiatan tetap dilanjutkan sebelum persoalan teknis diselesaikan, dikhawatirkan potensi risiko terhadap lingkungan dan permukiman warga sekitar belum tertangani secara memadai.
Selain menyangkut keselamatan masyarakat, persoalan ini juga menjadi ujian bagi ketegasan Pemerintah Kota Parepare dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat teguran tertulis yang akan dilayangkan Dinas PUPR diharapkan menjadi langkah konkret untuk memastikan pihak pengembang mematuhi instruksi penghentian sementara.
Pemerintah juga diharapkan melakukan pengawasan langsung di lapangan agar teguran yang diberikan tidak sekadar menjadi tindakan administratif tanpa tindak lanjut.