PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra BaKTI dalam Program INKLUSI menggelar kegiatan pendampingan penyusunan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2027 bagi Pemerintah Kota Parepare.
Koordinator Program, Abd. Samad, mengungkapkan bahwa program saat ini telah memasuki fase kedua (2026-2028), dengan fokus pada penguatan penyedia layanan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta integrasi isu perubahan iklim dalam pembangunan.
“Program ini menekankan bagaimana menciptakan layanan yang inklusif sekaligus adaptif terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Program INKLUSI-BaKTI sendiri telah berjalan sejak 2022 hingga 2025 pada tahap pertama. Pada fase kedua, program diarahkan untuk mendorong kelompok masyarakat aktif dalam advokasi kebijakan inklusif, meningkatkan akses layanan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan, serta memperkuat peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam edukasi dan penanganan isu kekerasan.
Samad menjelaskan, pendampingan ini menjadi bagian dari dukungan kepada Pemkot Parepare melalui Bappeda dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender inklusi (PPRG).
“Dalam pertemuan ini, kita ingin memastikan bahwa draf awal RKPD 2027 telah mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sekaligus mendorong program-program SKPD agar responsif gender dan inklusif,” ujarnya.
Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan dalam pembangunan.
“Persoalan inklusi ini ingin kita rampungkan, sehingga semua masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang setara,” katanya.
Ia juga menyinggung tantangan efisiensi dan pemotongan anggaran pada tahun sebelumnya, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pendampingan dalam penyusunan RKPD sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memenuhi prinsip inklusivitas.
“Kita membuka ruang bagi seluruh stakeholder untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan daerah, khususnya program-program yang mendukung inklusivitas,” tambahnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta dari berbagai instansi, seperti Bappeda, BKD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Inspektorat, DP3A, serta unsur media dan tim program.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan dokumen RKPD 2027 yang inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan.