Jakarta, Portal — Laut Cina selalu menjadi medan tarik menarik kepentingan berbagai negara. Bukan hanya soal garis batas dan klaim historis, tetapi juga soal masa depan keamanan regional, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan stabilitas ekonomi yang menjadi taruhannya.
Indonesia memiliki peran diplomasi yang sangat penting karena posisi geografisnya yang strategis. Ditambah peran Indonesia dalam ASEAN dan forum-forum internasional seperti PBB merupakan kunci utama untuk menciptakan dialog dan kompromi di antara negara-negara yang bersengketa.
Hal ini dipaparkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun, saat menjadi peserta PPRA LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
Partisipasi aktif ini ditampilkan Ronald Lumbuun saat melakukan Diskusi Antara Kelompok (DAK-7) Bidang studi Hubungan Internasional.
“Kita paparkan Kerja Kerja Kelompok (KKK) dengan judul Peran Diplomasi Indonesia Dalam Mencegah Eskalasi Konflik di Laut Cina Selatan,” ujarnya Ronald Lumbuun, yang juga didapuk sebagai ketua kelompok E saat itu.
Stabilitas di kawasan ini (Laut Cina) bukan hanya soal menghentikan konflik, tetapi juga memastikan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, mendapat porsi keadilan dalam mengelola kekayaan laut.
Karena itu, diplomasinya harus bersifat holistik dan tidak mengandalkan satu aspek saja. Namun harus ada integrasi yang mendalam antara pendekatan diplomatik, ekonomi, politik, dan sumber daya manusia.
Dalam diskusi berlangsung di ruang Airlangga gd Astagatra Lt. 3 Timur ini, hadir selaku moderator yakni Muh Yani Amirullah dan Firmanto Laksana selaku sekretaris dan para narasumber Marsda TNI Parninto Bambang Pamungkas, SIP, Mayjen TNI (Purn) Abd Chasib dan Laksda TNI Rahmad Eko Rahardjo, M. Tr (Han)., CHRMP.