Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Hatta Kainang : Ranperda RTRW Sulbar Perlu Pelibatan Tokoh Masyarakat.

PORTALINSIDEN.Com, MAMUJU, – Berbagai regulasi terkait peta kawasan hutan lindung, DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) mecantumkan dalam rancangan peraturan daerah.

Hal itu kemudian menjadi legitimasi penting, untuk dijadikan kawasan hutan lindung yang bisa di diami masyarakat. Kamis (06/6/2024).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang mengungkapkan, pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan program esensial yang diperuntukkan oleh khalayak banyak dan membutuhkan pengkajian semua pihak.

“Hari ini kita membicarakan problematika soal pembahasan RTRW salah-satunya kawasan hutan yang memang sangat urgent untuk kami bahas, dan kami sepakati karena banyak kelompok dan masyarakat yang dirugikan dengan masih banyaknya kawasan hutang lindung yang notabene masuk pemukiman fasilitas umum dan fasilitas sosial,” tutur Hatta Kainang.

Sehingga, Hatta Kainang yang juga mantan pengacara mumpuni ini, menyampaikan, pihaknya telah mengundang pihak dari kabupaten se-Sulbar untuk menyinkronkan data pengusulan.

“Karena terus terang usulan-usulan ini kan dari kabupaten untuk kita mau merubah kawasan hutan kemudian bisa difungsikan demi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Politisi handal Partai Nasdem ini, pelibatan masyarakat sangat penting hadir dalam pembahasan, karena ini merupakan model atau ciri khas DPRD Sulbar dalam membahas RTRW.

Sebab, kata dia, RTRW adalah hal yang menyangkut hayat hidup orang banyak serta menyangkut wilayah tata ruang.
“Kami membuka akses yang luas bagi kelompok masyarakat untuk hadir dalam pembahasan, yah tentu memberikan follow Up dan buah-buah pemikiran bagaimana memperkaya Peraturan Daerah (Perda) ini supaya punya kualitas yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Hatta Kainang berharap, aspirasi atau masukan masyarakat pada pembahasan RTRW, pihaknya menginginkan itu sebagai bahan pengesahan.

“Masukan-masukan itu kami sangat mengharapkan, guna segera dilakukan pengesahan RTRW seperti itu, dari revisi tersebut itu akan menjadi jalan tol bagi perubahan kawasan hutan lindung yang ada di Sulbar,” pungkas Hatta Kainang.

Turut hadir dalam rapat Pembahasan RTRW ketua pansus Muslim Fatta, Wakil ketua Hatta Kainang dan Sukrdy M. Noer sebagai anggota juga sejumlah wakil Pemerintah Kabupaten yang ada di provinsi Sulbar.

Hadir juga Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) dan Koordinator Aliansi Sulbar bergerak yang dilaksanakan di ruang sementara rapat paripurna DPRD Sulbar, di Jl. Pattana Endeng, Mamuju.