PORTAL — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Pelabuhan Nusantara, Jumat (7/8/2026), untuk meninjau pengelolaan aset daerah, khususnya lahan parkir milik Pemerintah Kota yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Parepare Muhammad Yusuf Lapanna bersama Ketua Komisi III Hamran Hamdani dan anggota Komisi III, yakni Hasib Hasyim, Rudy Najamuddin, Husain M. Saud, Jusvari Genda, serta Andi Muh. Fudail.
Rombongan diterima perwakilan PT Pelindo, Burhan Bustan, Efendi, dan Apriati. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Parepare Fitri, Danpos AL Walno, personel Polri, serta jajaran Dinas Perhubungan.
Ketua Komisi III DPRD Parepare, Hamran Hamdani, mengatakan hasil peninjauan menunjukkan lahan milik Pemerintah Kota seluas sekitar 2.500 meter persegi yang dimanfaatkan sebagai area parkir saat ini hanya menghasilkan sekitar Rp4 juta setiap bulan.
Menurutnya, angka tersebut masih sangat jauh dari potensi yang seharusnya dapat diperoleh daerah.
“Kalau dibandingkan dengan potensi yang ada, tentu angka ini sangat kecil. Kita perlu memaksimalkan PAD. Bahkan ada usulan agar pengelolaan lahan tersebut bisa memberikan kontribusi minimal Rp200 juta per tahun, sehingga nilainya bisa meningkat hingga sekitar lima kali lipat dari pendapatan saat ini,” ujar Hamran.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak ingin terburu-buru menyerahkan pengelolaan lahan kepada pihak lain, termasuk pihak pelabuhan.
Menurutnya, berbagai aspek harus dikaji, terutama dampak sosial terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.
“Kita harus melihat sisi positif dan negatifnya. Jangan sampai hanya mengejar peningkatan PAD, tetapi ada masyarakat yang justru dirugikan. Kalau memang nantinya pengelolaan internal tidak maksimal, barulah opsi penyewaan bisa dipertimbangkan,” katanya.
Selain itu, DPRD turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan parkir. Pasalnya, aktivitas kendaraan yang keluar masuk kawasan pelabuhan dinilai cukup tinggi, namun setoran yang diterima daerah masih tergolong minim.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah pengelolaannya sudah optimal atau masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Semua ini akan kami dalami,” jelasnya.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, DPRD Parepare berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait.
“Kami masih dalam tahap pengumpulan data. Nanti akan kami panggil kembali seluruh pihak terkait agar diperoleh solusi yang adil, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” tambah Hamran.
Sementara itu, Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Parepare, Beny, menjelaskan bahwa pengelolaan parkir di kawasan pelabuhan telah dibangun melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Parepare sebagai bentuk sinergi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan.
Ia mengungkapkan, dalam skema kerja sama tersebut telah disepakati adanya kontribusi sebesar 10 persen dari hasil pengelolaan parkir yang akan disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.
Menurut Beny, Pelindo pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Namun, pengelolaan kawasan pelabuhan juga harus memperhatikan aspek operasional, keamanan, kenyamanan pengguna jasa, serta kepentingan masyarakat yang selama ini beraktivitas di sekitar pelabuhan.
“Kami terbuka untuk terus berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Kota agar pengelolaan parkir ke depan semakin baik, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.