PORTAL –- BPJS Kesehatan menegaskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin kuat dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN terus memperluas akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik dan kondisi keuangan yang sehat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi dalam pengelolaan Program JKN.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Prihati Pujowaskito.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Sepanjang tahun 2025, peserta memanfaatkan layanan kesehatan lebih dari 725,3 juta kali, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Untuk meningkatkan kemudahan akses, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA via WhatsApp, serta Care Center 165. Selain itu, jaringan layanan kesehatan juga diperluas dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukkan kondisi yang sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, sementara hasil investasinya mencapai Rp3,94 triliun. BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan akibat beban biaya kesehatan. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan Program JKN seiring meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yang pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Karena itu, upaya promotif, preventif, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi kolektabilitas iuran, serta pengendalian biaya akan terus diperkuat.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pengelolaan dana publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, serta Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, menilai Program JKN telah menunjukkan kemajuan signifikan dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar tetap berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.