PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra BaKTI dalam Program INKLUSI menggelar kegiatan penguatan kelompok konstituen terkait penyediaan layanan komunitas di Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Kelurahan Kampung Baru itu dibuka langsung oleh Sekretaris Lurah Kampung Baru, Suri. Hadir pula unsur TNI-Polri, Kelompok Konstituen (KK) Karya Sehati, penyandang disabilitas, serta tim Program INKLUSI.
Koordinator Program YLP2EM, Abd. Samad, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan kelompok konstituen yang sebelumnya telah dibentuk.
Menurutnya, forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan sosial di lingkungannya serta mendorong solusi berbasis komunitas yang lebih inklusif.
“Setiap orang punya hak untuk memilih. Kita hadir bagaimana mempengaruhi kebijakan agar lebih inklusif. Kelompok konstituen diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga persoalan warga bisa lebih cepat ditangani,” ujar Samad.
Ia menambahkan, pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Termasuk mengaitkan persoalan sosial dengan isu perubahan iklim.
“Kita kaitkan juga dengan isu perubahan iklim karena yang rentan terdampak adalah perempuan, anak, dan disabilitas,” katanya.
Dalam forum tersebut, peserta mengangkat persoalan pernikahan di bawah umur yang masih menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah solusi yang disepakati di antaranya peningkatan sosialisasi kepada warga dan pendampingan terhadap keluarga rentan.
Selain itu, peserta juga membahas mekanisme penanganan masalah di lingkungan masyarakat, mulai dari pendataan persoalan warga, pelaporan ke RT/RW, hingga pendampingan oleh paralegal.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah masih adanya warga yang belum mengakses layanan sosial akibat kendala administrasi seperti KTP, KK, maupun data yang tidak sinkron.
Untuk itu, peserta mendorong kerja sama antara pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta RT/RW guna membantu penyelesaian dokumen kependudukan warga.
Tak hanya persoalan sosial, forum juga membahas kondisi lingkungan di wilayah Kampung Baru yang rawan bencana, seperti tanah longsor, banjir rob, angin kencang, dan rumah warga yang kerap tergenang saat hujan deras.
Peserta menilai dampak kondisi tersebut cukup serius, mulai dari kerusakan rumah hingga ancaman keselamatan warga.
Sebagai solusi, forum merekomendasikan pelatihan mitigasi bencana, kolaborasi pemerintah dan masyarakat, pembangunan penahan pesisir pantai, serta pembenahan sistem drainase.
Samad menegaskan, hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan advokasi kepada pemerintah agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pembangunan.
“Suara masyarakat harus didengar. Melalui forum seperti ini, kami ingin memastikan warga ikut terlibat dalam menentukan solusi atas persoalan di lingkungannya,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Lurah Kampung Baru, Suri, menyampaikan YLP2EM merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pelayanan inklusif di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kelompok konstituen diharapkan menjadi wadah yang aktif dan responsif dalam mendukung peningkatan kapasitas masyarakat serta mempercepat penyelesaian persoalan warga.