PORTAL — Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) bersama Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare, Kamis (30/4/2026).
Kunjungan ini dihadiri oleh Program Officer Inklusi BaKTI Junardi Jufri, Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah, Koordinator Program YLP2EM Abd. Samad, Diterima Tim Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta tim pengawas dari Dinas Pendidikan.
Program Officer Inklusi BaKTI, Junardi Jufri, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi dan memperkuat semangat inklusi di dunia pendidikan, sehingga seluruh peserta didik memiliki akses dan kesempatan yang setara.
Ia menegaskan, penguatan pendidikan inklusi menjadi salah satu fokus utama, termasuk mendorong hadirnya kebijakan pemerintah yang memastikan setiap sekolah di Kota Parepare mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik tanpa diskriminasi.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan bahwa prinsip inklusi benar-benar dipahami dan diimplementasikan secara bersama. Pendidikan harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua, tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Junardi.
Sementara itu, Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah menyampaikan bahwa program inklusi yang dijalankan hadir untuk memberikan dukungan dari sisi kebijakan, sementara implementasi teknis tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Peran kami lebih pada mendorong dan memperkuat kebijakan agar pendidikan inklusif bisa berjalan optimal. Eksekusi di lapangan tentu berada di tangan pemerintah, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama,” katanya.
Ibrahim juga menyoroti masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga penerjemah bagi disabilitas, yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif di Parepare.
Dari pihak ULD, Hamzah mengungkapkan bahwa upaya penguatan inklusi telah dimulai sejak tahun lalu dengan pembentukan Unit Layanan Disabilitas. ULD menjadi wadah untuk menghimpun dan memaparkan berbagai data serta persoalan terkait pendidikan inklusi.
“Jika ada data atau persoalan terkait inklusi, ULD menjadi tempat untuk memaparkan dan menindaklanjuti. Saat ini kami memiliki dua guru inklusi yang menangani kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), peserta didik disabilitas telah diakomodasi melalui jalur afirmasi. Saat ini, terdapat dua sekolah piloting untuk pendidikan inklusi, yakni SD Negeri 5 dan SMP Negeri 1 Parepare, meski masih menghadapi kendala pada sarana dan prasarana.
Tim pengawas sekolah, Baharia, mengungkapkan adanya sejumlah keluhan dari pihak sekolah terkait penerimaan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan guru inklusi yang memiliki kompetensi khusus.
“Kami terus mendorong para guru untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusif agar mampu menangani siswa berkebutuhan khusus secara tepat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan di lapangan, terutama dalam mengidentifikasi hambatan belajar siswa berkebutuhan khusus, khususnya yang berkaitan dengan aspek psikologis.
Selain itu, masih terdapat sekolah yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, sehingga perlu perhatian khusus untuk memastikan kelayakannya sebagai sekolah inklusi.
Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk sosialisasi instrumen pendidikan inklusi di setiap sekolah. Namun, keterbatasan SDM kerap membuat sekolah ragu menerima siswa berkebutuhan khusus karena khawatir tidak mampu memberikan penanganan yang optimal.
“Kita perlu menyiapkan instrumen yang memadai di setiap sekolah agar pendidikan inklusi bisa berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi semua peserta didik,” tutupnya.