PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) bersama BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) menggelar rencana tindak lanjut (RTL) Workshop Penyelenggaraan Layanan Aksesibilitas dan Akomodasi Layak Bagi Disabilitas di salah satu kafe lokal, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis mendesak Pemerintah Daerah menindaklanjuti Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Kegiatan yang dibuka oleh Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, dihadiri perwakilan SKPD terkait, organisasi disabilitas, dan kelompok konstituen. Acara ini menjadi wadah penting bagi stakeholder untuk menyampaikan aspirasi terkait inklusi sosial bagi disabilitas.
Koordinator Program Inklusi YLP2EM, Abd. Samad Syam, mengungkapkan keprihatinan atas lambatnya penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) turunan dari Perda tersebut. “Sudah hampir dua tahun tidak keluar perwali-nya,” ujarnya.
Samad menekankan perlunya diskusi awal dengan SKPD dalam penyusunan Perwali melalui mentoring dan technical assistance Pemda. Harapannya, judul Perwali dapat dimasukkan dalam program tahun ini untuk pembuatan Perwali 2026.
Menurutnya, penerbitan Perwali akan memastikan pelayanan publik secara optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi, termasuk pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
Ibrahim Fattah menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah memastikan SKPD terkait mengusulkan dan memprogramkan Perwali penyelenggaraan layanan aksesibilitas dan akomodasi layak (inklusif) bagi disabilitas.
“Tidak hanya itu, juga memastikan keterlibatan organisasi disabilitas, kelompok konstituen, dan media dalam diskusi rancangan awal Perwali Penyelenggaraan Layanan Inklusif bagi Disabilitas,” ungkapnya.
Dewan Pembina PPDI, Ikbal Rahim Gani, menyoroti kondisi Kota Parepare yang masih tertinggal jauh dalam layanan disabilitas. “Kita ini Parepare tertinggal sangat jauh, khususnya terkait juru bahasa isyarat. Ini yang menjadi kendala bagi kita,” katanya.
Ikbal juga menyayangkan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap teman-teman difabel, misalnya dalam hal bantuan tongkat atau alat bantu lainnya. Ia menambahkan masih banyak teman-teman difabel yang belum terdeteksi oleh pemerintah.
Saat ini terdapat tiga organisasi disabilitas di Kota Parepare, yakni PPDI, HWDI, dan GERKATIN.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta juga melakukan diskusi mendalam mengenai penyelenggaraan layanan inklusif yang aksesibilitas dan akomodasi layak bagi disabilitas, guna mewujudkan Parepare yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.