PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra BaKTI dalam Program INKLUSI menggelar kegiatan penguatan kelompok konstituen terkait penyediaan layanan komunitas, meliputi penanganan kekerasan, perlindungan sosial, advokasi kebijakan, partisipasi politik, hingga isu perubahan iklim.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah warga di Kelurahan Sumpang Minangae itu dibuka langsung oleh Lurah Sumpang Minangae yang diwakili Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sumarni. Turut hadir unsur TNI-Polri, Kelompok Konstituen (KK) Salo Karajae, serta tim Program INKLUSI, Rabu (22/4/2026).
Koordinator Program, Abd. Samad, menjelaskan bahwa Program INKLUSI mendorong kelompok marginal agar dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh manfaat di bidang sosial, budaya, ekonomi, serta politik.
“Dalam fase kedua pelaksanaannya, Program INKLUSI-BaKTI berfokus pada penguatan kelompok konstituen agar mampu melakukan advokasi kebijakan, program, dan anggaran yang inklusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga mendorong akses layanan sosial dan perlindungan bagi perempuan, anak korban kekerasan, penyandang disabilitas, hingga perluasan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Samad, pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) menjadi bagian penting dalam mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, serta eksklusi sosial berbasis gender, disabilitas, maupun identitas sosial lainnya.
“Konsep ini menekankan pentingnya akses, kontrol, partisipasi, serta manfaat pembangunan yang setara bagi seluruh warga negara,” jelasnya.
Selain isu inklusi sosial, Program INKLUSI juga memberikan perhatian terhadap penanganan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga bullying.
“Penanganan korban dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta rujukan ke lembaga layanan terkait seperti UPTD PPA dan aparat penegak hukum,” katanya.
Pada sektor perlindungan sosial, program ini juga menyoroti pentingnya pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti anak terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya.
Tak hanya itu, isu perubahan iklim turut menjadi perhatian melalui integrasi agenda mitigasi dan adaptasi berbasis komunitas. Edukasi mengenai dampak perubahan iklim diberikan kepada masyarakat agar mampu memperjuangkan kebijakan lingkungan dalam forum pembangunan.
Samad menegaskan, Program INKLUSI menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan dan layanan publik yang lebih inklusif, setara, serta berpihak kepada kelompok rentan di Indonesia, khususnya di Kota Parepare.
Sementara itu, Kasi Kesra Kelurahan Sumpang Minangae, Sumarni, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan perspektif pengurus dalam penanganan kasus kekerasan dan perlindungan sosial.
“Kita harap, dengan adanya kelompok konstituen ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pendampingan penanganannya,” tutupnya.